Siapkah Pemerintah dengan E- Recruitment?

19 Sep 2010

Beberapa hari ini ada banyak teman yang mengeluhkan proses registrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Keluhan bukan pada persyaratan yang diperlukan (yang sebenarnya sudah ruwet dalam birokrasinya), akan tetapi pada masalah yang sedikit sepele yaitu kesulitan untuk mengakses halaman website yang telah disediakan untuk melakukan registrasi secara online yaitu di http://e-cpns.kemenkumham.go.id. Pihak Kemenkumham sendiri segera menyadari hal tersebut sehingga pada tanggal 28 Agustus 2010 pihak Kemenkumhampun melalui ketua panitia seleksi CPNS 2010 Kemenkumham DRS. Amar Cho,S.H, MSi menyampaikan pengumuman yang berisi beberapa hal, yaitu himbauan untuk mengakses pada waktu yang menurut mereka relatif tidak sibuk yaitu pada selang antara pukul 18.00 s.d pukul 05.00 waktu setempat, permintaan untuk mengirimkan berkas pendaftaran tanpa bukti registrasi bagi yang sudah mendaftar online akan tetapi tidak bisa mencetak bukti registrasi online tersebut, dan terakhir bahwa jika masih terjadi kerusakan sistem sampai waktu pendaftaran berakhir yaitu tanggal 31 Agustus 2010 maka akan dilakukan perubahan cara dan waktu pendaftaran. Akan tetapi sampai hari terakhir pendaftaran (red: 31 Agustus 2010), website masih susah untuk diakses, walaupun kadang bisa muncul untuk beberapa saat.

Masalah dalam proses registrasi secara online di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kita, siapkah pemerintah kita menerapkan pendaftaran secara online atau e-recruitment ?

E-recruitment

E-recruitment merupakan sistem penerimaan pegawai dengan pendaftaran berbasis teknologi jaringan internet atau dengan kata lain menggunakan sistem online. Di lingkungan pemerintah sendiri e-recruitment sudah dilakukan di hampir semua Lingkungan Kementerian dalam proses rekrutmen CPNS. Kelebihan dari sistem ini adalah bahwa informasi bisa tersampaikan kepada tujuan dengan jauh lebih cepat daripada sistem manual . Selain itu dengan sistem ini transparansi penerimaan CPNS di lingkup birokrasi pemerintah menjadi lebih transparan karena bisa diakses dan diawasi oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, sistem ini juga masih memiliki beberapa kelemahan dalam penerapanya. Pertama, keterbatasan pita jalur akses sistem jaringan atau bandwidth, seperti yang terjadi pada kasus halaman website Kemenkumham tersebut. Kedua yaitu keterjangkauan akses internet yang belum sepenuhnya bisa merata di seluruh penjuru tanah air.

Bandwidth

Berdasarkan definisi dari www.total.or.id, bandwidth mempunyai pengertian Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi. Kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Bandwidth bisa kita analogikan sebagai sebuah jalan yang menghubungkan kita dengan suatu daerah tujuan. Kita akan mudah mengakses daerah tujuan kita tersebut jika kondisi jalan sedang lancar dan tidak terlalu ramai. Akan tetapi jika pengguna jalan dalam waktu bersamaan membeludak, maka akses ke daerah tujuan tersebut menjadi tersendat dan bahkan kemacetanpun tak bisa dihindarkan jika telah over capacity. Sama halnya dengan halaman sebuah situs web, kita akan mudah untuk mengakses halaman tersebut jika jumlah pengakses masih dalam kemampuan kapasitas lebar pita jalur akses/ bandwidth tersebut. Akan tetapi jika jumlah pengakses sudah melebihi jalur akses yang disediakan, maka halaman tersebut akan sulit atau bahkan tak bisa diakses.

Dalam kasus kesulitan akses pada halaman web Kemenkumkam ini, ada beberapa hal yang kemungkinan besar mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pertama, jumlah pengakses yang terlalu besar sehingga mengakibatkan over capacity pada bandwidth. Sebagai gambaran, jumlah pendaftar CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu mencapai seklitar 120 ribu orang. Jumlah tersebut sangat mungkin hanya sebagian yang bisa mendaftar dikarenakan memang memenuhi persyaratan yang ditentukankan. Sementara itu sejumlah besar pengakses informasi lainya tak bisa mendaftar karena terkendala batasan umur, kualifikasi pendidikan, indeks prestasi, akreditasi jurusan, dan faktor- faktor lainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengakses informasi lowongan kerja melalui website, khususnya seleksi CPNS di lingkungan Departemen/ Kementerian sangatlah tinggi. Dalam hal CPNS di lingkungan Kemenkumham ini kemungkinan jumlah pengakses lebih tinggi daripada yang terjadi pada Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan terdapatnya formasi dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA sederajat, yang notabene jarang ada di lingkungan Departemen. Seperti kita ketahui bersama bahwa lulusan SMA sederajat pada tahun 2010 ini saja berada dikisaran 400 ribu orang. Tentu tidak bisa disimpulkan bahwa semua lulusan tersebut mendaftar, akan tetapi kemungkinan besar mereka tetap mengakses informasi tersebut karena masih tingginya animo generasi muda kita untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Kedua, waktu akses untuk registrasi yang cukup sempit. Dalam hal proses seleksi CPNS Kemenkumham ini, waktu yang disediakan untuk registrasi online dapat dikatakan sangat sempit yaitu hanya 5 hari, terhitung tanggal 27- 31 Agustus 2010. Selain waktu yang hanya 5 hari, hal ini masih diperparah dengan pembatasan jam registrasi yaitu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada tanggal tersebut. Tentu bisa dibayangkan besarnya jumlah pengakses yang berebut untuk melakukan registrasi pada durasi lima hari tersebut, yang akhirnya berakibat pada penuhnya bandwidth yang disediakan oleh pihak Kemenkumham sehingga halaman web tidak bisa atau sulit diakses. Hal ini berbeda dengan waktu pendaftaran di Kementerian Luar Negeri yang lebih longgar yaitu 18 hari, tanggal 7- 24 Agustus 2010, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam proses registrasi online maupun pengiriman berkas.

Berkaca pada masalah dalam registrasi online di lingkungann Kemenkumham tersebut ada satu hal pokok yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem e-recruitment di lingkup pemerintah, khususnya dalam proses seleksi penerimaan CPNS yang tentunya sangat menarik perhatian para pancari kerja. Hal pokok tersebut adalah kesiapan pemerintah dalam penerapan sistem e-recruitment itu sendiri. Kesiapan disini mempunyai cakupan yang cukup luas, yaitu mulai dari alur pendaftaran yang jelas, tata kelola database registrasi online, termasuk perhitungan kebutuhan bandwidth untuk kelancaran registrasi, serta keterjangkauan akses internet ke seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian maka diharapkan bahwa pelaksanaan e-recruitment dapat berjalan dengan lancar, tertib, transparan, serta adil karena semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk dalam lingkup birokrasi pemerintah melalui seleksi CPNS.


TAGS Artikel CPNS 2010


-

Author

Follow Me